KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP RENCANA KEBUTUHAN SDM KESEHATAN
Salah satu strategi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan guna terdistribusinya SDM Kesehatan secara adil dan merata serta didayagunakan secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan agar terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi tingginya adalah melalui penyusunan dokumen Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan. Dokumen Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan akan menjadi bahan rekomendasi kebijakan bagi pengambil keputusan di setiap tingkatan administrasi pemerintahan dalam mengambil dan menetapkan berbagai kebijakan strategis terkait pengelolaan/manajemen SDM Kesehatan secara komprehensif.
Pusat Perencana dan Pendayagunaan SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan (Pusrengun SDM Kes) mengadakan Pertemuan Nasional Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan dilaksanakan karena perlunya sosialisasi dan advokasi masif kepada Kepala Daerah dan SKPD terkait agar dapat benar-benar memahami pentingnya perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan dalam manajemen Kesehatan secara holistik. Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 25-27 Maret 2021 di JHL Solitaire Gading Serpong – Tangerang Selatan dan merupakan tahap pertama dari 2 tahap yang direncanakan. Mengundang perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi, BKD/BKPSDM Provinsi, Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Provinsi pada 20 Provinsi terpilih, pertemuan ini dilaksanakan secara hybrid (daring dan luring). Dalam laporan panitia yang dibacakan oleh Koordinator Bidang Perencana SDM Kesehatan – Pusrengun SDM Kes, drg. Angger Rina Widowati, MKM menyampaikan maksud dari Pertemuan Nasional ini adalah untuk menguatkan komitmen dan dukungan dari pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah dalam rangka penyusunan dan pemanfaatan dokumen rencana kebutuhan SDM Kesehatan
Plt. Kepala Badan PPSDM Kesehatan, dr. Kirana Pritasari MQIH berkesempatan memberikan sambutan dan membuka Pertemuan Nasional ini secara daring. Kirana dalam sambutannya menyampaikan output yang didapat dari pertemuan ini adalah tersosialisasinya pembentukan Tim Perencana dan diharapkan setelah mengikuti kegiatan ini semua provinsi segera membentuk/memperbarui SK Tim Perencana SDM Kesehatan dengan melibatkan unsur-unsur SKPD terkait (Biro Organisasi, BKPSDM/BKD, BAPPEDA) yang ditandatangani oleh Kepala Daerah; Penetapan Formasi Jabatan yang disusun oleh Biro Organisasi mengacu pada hasil Perencanaan Kebutuhan SDM Keshatan yang telah disusun; BKD/BKPSDM menetapkan formasi CASN bidang kesehatandan melakukan mutasi termasuk redistribusi ASN bidang kesehatan dengan benar-benar mengacu kepada hasil Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan; Meningkatnya dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah terhadap Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan dimana seluruh unsur di daerah terlibat penuh dan aktif dalam Perencanaan SDM Kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan di setiap tingkatan administasi pemerintahan. Agar output tersebut dapat tercapai dihadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kementerian Kesehatan RI.
Dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatangan Berita Acara oleh peserta yang mewakili Pemerintah Daerahnya sebagai salah satu wujud komitmen melaksanakan output dari Pertemuan Nasional ini. selain itu panitia membiayai pemeriksaan Swab Antigen (PP) bagi peserta dari luar kota serta Swab PCR bagi peserta yang Swab Antigen nya positif sebelum kepulangan ke daerah masing-masing dan akan difasilitasi untuk isolasi mandiri. (YA & Ari)
Berita ini disiarkan oleh Bagian Hukormas, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-7245517-72797302, faks: 021-7398852 atau alamat e-mail humas_bppsdmk@yahoo.com
